GARUT — Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi Partai Demokrat, Endang Saepudin, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses air bersih dan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani. Hal itu disampaikan saat dirinya melaksanakan kegiatan reses masa sidang I tahun 2025 di Kampung Tajursela, RW 01 Desa Sukamenak—yang kini menjadi Desa Persiapan Sukarahayu, Kecamatan Wanaraja, Senin (13/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Endang menyampaikan bahwa reses merupakan momen penting untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Menurutnya, keluhan yang paling banyak muncul dari warga adalah soal kesulitan memperoleh air bersih dan pupuk bersubsidi.
“Alhamdulillah, hari ini saya bisa langsung mendengar dan mencatat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Hampir 90 persen warga di sini adalah petani, dan mereka mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih serta pupuk bersubsidi,” ujar Endang Saepudin usai kegiatan.
Sebagai anggota Komisi II DPRD Garut yang membidangi urusan perekonomian dan pertanian, Endang berjanji akan menindaklanjuti keluhan tersebut melalui koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dinas teknis dan kios-kios pupuk di tingkat kecamatan maupun kabupaten.
“Saya akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar distribusi pupuk bersubsidi bisa lebih tepat sasaran. Petani tidak boleh terus-menerus kesulitan mendapatkan pupuk yang seharusnya mereka terima,” tambahnya.
Selain masalah air dan pupuk, warga juga menyampaikan aspirasi terkait pengembangan UMKM dan penanganan sampah di wilayah Sukarahayu. Endang memastikan seluruh masukan itu akan dibawa ke tingkat legislatif untuk dibahas bersama pemerintah daerah.
“Semua aspirasi ini akan saya sampaikan kepada pimpinan DPRD dan diteruskan kepada Bupati Garut melalui sidang paripurna. Harapan saya, pemerintah daerah dapat segera menindaklanjutinya agar kesejahteraan masyarakat pedesaan semakin meningkat,” tutupnya.
Kegiatan reses tersebut dihadiri dengan antusias oleh warga sekitar yang berharap perhatian dan tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya di sektor pertanian.
