GARUT – Ribuan guru madrasah dari berbagai kecamatan di Kabupaten Garut menggelar aksi damai di halaman DPRD Garut. Mereka datang dengan satu tujuan: memperjuangkan kesejahteraan dan pengakuan yang lebih layak bagi para pendidik madrasah.
Aksi yang berlangsung tertib dan penuh kekompakan ini disambut langsung oleh pimpinan DPRD dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Garut. Dalam kesempatan tersebut, para guru menyampaikan lima poin tuntutan yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak bagi tenaga pendidik madrasah.
Di antara aspirasi yang disampaikan adalah permintaan agar guru madrasah swasta diberi kesempatan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, mereka juga mendorong adanya dukungan anggaran daerah bagi guru non-ASN, jaminan sosial melalui BPJS, serta peningkatan sarana dan prasarana madrasah.
Para perwakilan organisasi guru madrasah menegaskan, perjuangan ini bukan semata soal gaji, melainkan tentang keadilan dan pengakuan profesi. “Kami ingin pemerintah hadir untuk memastikan guru madrasah juga memiliki hak dan kesempatan yang sama seperti guru di sekolah negeri,” ujar salah satu perwakilan.
Usai berdialog cukup panjang, pihak DPRD dan Pemkab Garut menyatakan siap menindaklanjuti seluruh poin aspirasi tersebut. Beberapa usulan akan direkomendasikan ke kementerian terkait, terutama yang berkaitan dengan kebijakan nasional mengenai formasi PPPK dan kesejahteraan tenaga pendidik madrasah swasta.
Aksi damai ini diakhiri dengan doa bersama dan pernyataan komitmen untuk terus memperjuangkan nasib guru madrasah di Garut. Para peserta aksi meninggalkan lokasi dengan tertib, membawa harapan baru bahwa suara mereka kini telah benar-benar didengar oleh para pengambil kebijakan di daerah.
